Kisruh Pemilihan Dewan Kota, DPRD DKI Segera Panggil Wali Kota Jaktim dan Jakpus

JAKARTA – Pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta sudah memasuki babak akhir. Pemilihan wakil rakyat tingkat Kota/Kabupaten di DKI Jakarta itu kini sedang memanas.

Hal tersebut disebabkan kewenangan wali kota dan pansel dalam menentukan keterpilihan anggota dewan kota sesuai dengan Pergub Nomor 116 Tahun 2013 disebut menuai banyak kontroversi. Sebab, dalam seleksi yang dilakukan pansel, diduga kuat adanya intervensi pemerintah setempat.

BERITA TERKAIT +

Pemilihan Dewan Kota di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat merupakan dua wilayah yang saat ini dipersoalkan dalam penentuan pemenang karena adanya dugaan kuat intervensi dari pemerintah.

Adanya kasus dugaan intervensi terhadap penentuan pemenang calon dekot diungkap salah satu calon dewan kota Jakpus, Herwanto. Bahkan pria yang memiliki profesi pengacara itu pun melaporkan adanya indikasi kecurangan pada ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dan gubernur DKI Jàkarta, Anis Baswedan.

“Saya sudah mengirimkan surat kepada gubernur, ketua DPRD dan Komisi A. Surat itu memohon klarifikasi walikota dan PPDK terhadap proses kelengkapan penyelenggaraan pemilihan dewan kota di Jakpus,” ujar Herwanto di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurutnya, landasan untuk meminta klarifikasi dikarenakan adanya aturan yang ditabrak oleh pansel, salah satunya pergub Nomor 6 Tahun 2011. Bahwa panitia seleksi yang berjumlah 7 orang harus secara utuh melakukan uji kelayakan pada calon.

“Selain itu berita acara wajib ditandatangani oleh anggota pansel. Jika ada salah satu tidak menandatangani maka cacat hukum,” bebernya.

Di samping itu, kuat pula dugaan untuk penentuan pemenang sarat akan muatan politik. Karena diduga pula adanya salah satu pansel merupakan kader partai peserta pemilu 2019.

“Sehingga dalam penentuan pemenang pun, ada dugaan like and dislike dalam memberikan nilai pada calon,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono menanggapi serius adanya laporan tersebut. Komisi A pun akan melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi pada pansel dan walikota.

“Kalau ada aturan yang dilanggar pastinya Komisi A akan melakukan pemanggilan untuk meminta penjelasan pada walikota dan panselnya,” ujar politisi PDIP itu.

(Baca Juga: Akhir Tahun, Pemilihan Dewan Kota Jakarta Periode 2018-2023 Digelar)

Namun, menurut Gembong, jika dalam aturan yang ada saat ini, sebenarnya, walikota sangat kecil peluangnya untuk melakukan intervensi. “Peran walikota tidak besar dalam menentukan pemenang. Pansel yang banyak menentukan,” katanya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengungkapkan agar calon dewan kota harus menyertakan bukti-bukti autentik adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan dewan kota yang bisa mendasari pemanggilan pihak-pihak terkait. Komisi A, nantinya akan mendalami pelaporan yang dilakukan calon dekot.

“Jadi perlu ada bukti, kalau tidak ada bagaimana akan kita panggil. Yang terpenting lagi, Dekot ketika maju, harus berani menang dan kalah,” beber politikus PKS itu.

Seperti diketahui, Memasuki akhir 2018, sejumlah wilayah di DKI Jakarta melangsungkan pemilihan dewan kota periode 2018-2023. Dewan Kota sendiri merupakan “pengganti” dewan tingkat kota/kabupaten dan hanya ada di DKI Jakarta.

DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi.

Untuk mengisi tidak adanya DPRD di tingkat Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2011, dibentuk lembaga musyawaratan pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan penigkatan pelayanan masyarakat, yang disebut Dewan Kota.

(kha)