Anies Diminta Mencontoh Risma

Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait legalisasi becak menuai pro dan kontra. Anies disinyalir melegalkan becak lantaran menganggapnya sebagai masalah sosial, bukan transportasi.

Bila benar demikian, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna meminta Anies belajar dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mendorong para tukang becak untuk beralih profesi.

“Dia ingin warga Surabaya jangan jadi tukang becak. Harusnya naik kelas, jadi satpam, petugas kebersihan, yang sesuai UMP. Kalau becak apakah bisa diandalkan?” Kata Yayat saat dihubungi, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pengamat dari Universitas Trisakti ini menuturkan adanya Perda Pelarangan Becak menunjukkan bahwa Jakarta sudah gagal menata noda transportasi. Sebaliknya, Yayat setuju bila becak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata.

“Setuju. Karena dengan wisata itu naik kelas, harga becaknya bisa Rp50 ribu sampai Rp100 ribu, itu di tempat khusus,” ujarnya.

Baca: Layanan Transportasi Umum di DKI bak Main Catur

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi setuju dengan pendapat Yayat. Menurutnya, ada banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan tukang becak.

“Kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI,” ungkap Prasetio

Prasetio menyampaikan banyak hal yang harus dipertimbangkan bila becak jadi transportasi umum. Pertama adalah aspek lingkungan, kedua adalah aspek fisik ruas jalan, ketiga aspek regulasi peraturannya.
 
Kemudian keempat aspek kependudukannya dalam konteks urbanisasi di tengan pencanangan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan, dan kelima aspek kelayakan pembangunan kota dan keberadabannya.

(YDH)