Eks Sekda Depok Belum Kepikiran Ajukan Praperadilan

DEPOK – Mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto, belum berniat untuk mengajukan praperadilan atas status tersangka kasus pembebasan lahan proyek Jalan Nangka, Tapos, Depok.

Menurut Bernhard Sibarani, kuasa hukum Harry, masih terlalu dini untuk berencana melakukan praperadilan atas perkara yang disebut merugikan negara senilai Rp10,7 miliar itu.

BERITA TERKAIT +

“Upaya praperadilan belum ada rencana ke sana, masih jauh. Ini proses masih berjalan, masih jauh masih panjang belum kepikiran,” ucapnya usai menjalani pemeriksaan di Polresta Depok, Rabu (12/9/2018).

Pasca-ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Tipikor Polresta Depok terkait kasus pembebasan lahan di Jalan Nangka, Senin 20 Agustus 2018. Mantan Sekda Depok Harry Prihanto akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira 15 jam di ruang unit Tipikor.

Jalan Nangka 

Usai menjalankan pemeriksaan tersebut Harry pun tidak langsung ditahan lantaran tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, sehingga Harry dapat melenggang pulang.

“Penyidik mengabulkan pengajuan permohonan tidak ditahan dan kami diperbolehkan pulang,” Kata Bernhard.

Harry yang menggunakan batik kembang warna coklat hijau, lebih memilih menghindar dari pertanyaan wartawan. Harry yang dijadwalkan melakukan pemeriksaan sejak pukul 08.30 WIB hingga sekira pukul 22.00 WIB telah menjawab sebanyak 171 pertanyaan sekitar pengadaan tanah di Jalan Nangka.

“Tadi Pak Harry menjawab sebanyak 171 pertanyaan penyidik dan semua dijawab oleh Pak Harry,” paparnya.

Saat ditanya keterlibatan kliennya dan aliran dana yang merugikan negara senilai Rp10,7 miliar, Bernhard enggan menjawab, dirinya menyerahkan seluruh permasalahan subtansi ke penyidik Tipikor Polresta Depok.

“Keterlibatan langsung tanya penyidik karena kan diperiksa sebagai tersangaka. Aliran dana subtansi tanya penyidik aja,” pungkasnya.

Dari informasi yang didapatkan, proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju baru ini menelan dana anggaran dari APBD sebesar Rp17 miliar pada tahun 2015. Namun, proyek tersebut hanya fiktif, sebab akses jalan dengan panjang 500 meter lebar 6 meter tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang yang sedang membangun apartemen di wilayah tersebut.

 Ilustrasi

Saat itu, pengembang apartemen telah mengeluarkan dana pembebasan kepada 16 pemilik sertifikat milik 16 warga RT.03/RW.01 Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos dengan nilai sebesar Rp17 miliar.

Diketahui, kasus ini tengah bergulir di Tipikor Polreta Depok sejak Oktober 2017. Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Januari 2018 serta setelah memeriksa 87 saksi status penyelidikan naik ke penyidikan.

(Ari)