Diperiksa KPK Terkait Korupsi Adik Zulkifli Hasan, Ketum Perti Dicecar soal Rakernas

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Basri Bermanda, rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, yang juga merupakan adik kandung Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Usai menjalani pemeriksaan, Basri mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait dengan pelaksanaan Rakernas Perti. Basri sendiri diperiksa sebagai saksi untuk ‎bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

BERITA TERKAIT +

“Dimintai keterangan rakernas kami aja. Kami rakernas aja. Sudah selesai Rakernas, tanggal 27-28 kemarin yang dibuka Pak Jusuf Kalla,” kata Basri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Basri membantah adanya aliran uang perkara tersebut mengalir ke dalam Rakernas tersebut. “Tidak ada,” singkat Basri yang langsung meninggalkan Gedung KPK.

Foto: Okezone/Puteranegara 

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, tahun anggaran 2018.

Empat tersangka tersebut yakni, anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha (ABN), Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan (ZH), Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara (AA) dan bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan (GR).

Diduga, bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan memberikan suap kepada Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan terkait dengan fee proyek sebesar 10 sampai 17 persen dari total nilai proyek di lingkungan Dinas PUPR Lampung Selatan.

Zainudin Hasan sendiri mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan untuk melalui anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha. Kemudian, Zainudin meminta agar Kadis PUPR, Anjas Asmara ‎berkoordinasi dengan Agus Nugraha.

Agus Nugraha sendiri sempat mengatur lelang terkait sejumlah proyek di Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Dalam lelang tersebut, Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan nilai total Rp20 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Gilang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Zainudin, Agus Nugraha, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

(fzy)