Dana Operasional RT RW di DKI Naik

Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Intan Fauzi

Jakarta: DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat menaikkan dana operasional RT dan RW. Tak hanya itu dana operasional Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Dewan Kota juga naik
 
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut dana tersebut untuk memenuhi unsur keadilan. Pemprov DKI juga telah melakukan kajian terkait usulan kenaikan ini.
 
“Ini telaahnya sudah ada, ini bisa dieksekusi karena ini sudah memuat unsur keadilan,” kata Saefullah dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.
 
Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lasari memerinci uang operasional RT naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, operasional RW dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.
 
LMK yang awalnya menerima uang kehormatan Rp1,5 juta per anggota per bulan diusulkan agar nomenklatur ini dihapus. Namun, dialihkan menjadi uang operasional Rp1 juta per anggota per bulan di wilayah kota dan Rp1,5 juta per anggota per bulan di Kepulauan Seribu.
 
Kemudian uang operasional yang awalnya Rp1 juta per kelurahan per bulan diganti namanya menjadi biaya kesekretariatan dan jumlahnya Rp3 juta per kelurahan per bulan.

Baca: RT/RW Diusulkan tak Perlu Laporan Dana Operasional

Untuk pembiayan Dewan Kota, setiap anggota yang awalnya menerima Rp3,1 juta per bulan naik menjadi Rp 5 juta per bulan. Sementara itu, Dewan Kota tidak lagi menerima biaya transportasi yang awalnya Rp1,75 juta per anggota per bulan dan Rp2 juta untuk yang di Kepulauan Seribu.
 
Dengan kenaikan ini, total penambahan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan tugas RT dan RW per bulan mencapai Rp16,5 miliar, sedangkan untuk anggaran LMK kenaikan anggarannya sebesar Rp1,8 miliar, dan untuk Dewan Kota kenaikan anggarannya Rp83,6 juta per bulan.

(FZN)