KPU: Parpol Jangan Utus Kader Mantan Koruptor Maju dalam Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak akan segan-segan mencoret calon legislatif mantan narapidana korupsi yang terdeteksi dalam proses verifikasi.

“Jadi, kita juga terus berkomunikasi dengan parpol sebaiknya tidak mengajukan calon yang mantan koruptor,” kata Komisiomer Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, kepada Okezone, Jumat (13/7/2018).

BERITA TERKAIT +

Pramono menegaskan jika ada salah satu calon yang terindikasi seorang mantan korupsi, kasus narkoba maupun kejahatan seksual terhadap anak, maka KPU akan berkomunikasi dengan pimpinan partainya untuk mengganti kadernya yang akan maju dalam pileg 2019 mendatang.

“Ketika proses verifikasi, kita cek apakah ada mantan koruptor dan sebagainya, jika ditemukan maka kita akan komunikasikan dengan pimpinan parpolnya untuk diganti,” bebernya.

Namun demikian, Pramono memastikan sosialisasi terkait pelaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan pencalonan legislatif terhadap mantan narapidana korupsi, sudah berjalan cukup baik.

“Bawaslu juga terus menemui pimpinan-pimpinan parpol untuk mensosialisasikan jadi sejauh ini sosialisasinya berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dalam proses verifikasi para calon, KPU akan melaksanakannya tanpa melibatkan lembaga lain, hal ini dimaksudkan agar tidak ada anggapan bahwa KPU telah diintervensi oleh lembaga lain.

“Kalau verifikasi mandirilah, KPU tidak bisa (mengandeng lembaga lain), nanti tudingan orang KPU diintervensi segala macam,” ucapnya.

Namun, pihaknya juga menerima berbagai informasi dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi apakah calon tersebut memiliki latar belakang yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Kita kumpulkan informasi dari banyak lembaga, info kita harus nerima dari manapun, tapi kalau verifikikasi kita mandiri,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Komisioner KPU RI lainnya, Viryan Aziz mengaku secara administrasi KPU belum mengantongi data-data mantan narapidana Korupsi, bandar narkoba maupun kejahatan seksual terhadap anak.

“Secara administrasi, kan kita belum punya data siapa yang mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak dan korupsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, KPU menganggap perlu dokumen-dokumen dari lembaga terkait untuk memudahkan mengidentifikasi para caleg eks narapidana koruptor.

“Maka yang daftar-daftar itu diterima, kan perlu ada dokumennya. Nah nanti setelah diterima, kemudian kan ada verifikasi. Jadi prinsipnya kehati-hatiaan, berbasiskan dengan data,” lanjutnya.

Jadi, jika ada seorang mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif, maka KPU tetap akan menerimanya, namun calon tersebut dipastikan gugur ketika proses verifikasi.

“Iya nanti ada verifikasi. Kalau tidak sesuai dengan syarat-syaratnya maka nanti dikeluarkan (dicoret),” tutup Viryan.

(kha)

Hobijudi.com – Situs judi bola online terbaik terbesar terpercaya indonesia resmi dan se asia dunia internasional